PP 41/1990, MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

http://kambing.vlsm.org/bebas/v01/RI/pp/1990/pp-1990-041.txt

PP 41/1990, MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:41 TAHUN 1990 (41/1990)

Tanggal:23 AGUSTUS 1990 (JAKARTA)

_________________________________________________________________

Tentang:MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

a.bahwa dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi

seluruh rakyat Indonesia diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan,

pendayagunaan dan penyebaran tenaga kesehatan khususnya tenaga

apoteker secara rasional;

b.bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu pengaturan masa bakti,

penyederhanaan pemberian izin kerja dan pembinaan terhadap tenaga

apoteker;

c.bahwa sehubungan dengan hal di atas, dan mengingat pengaturan

tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan pekerjaan

kefarmasian bagi apoteker dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Melaksanakan

Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker tidak sesuai lagi dengan kebu-

tuhan, dipandang perlu untuk mengganti dan mengatur kembali keten-

tuan termaksud dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2068);

3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana

(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Ne-gara Nomor

2270);

4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran

Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

5.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara

Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIATENTANG MASA BAKTI

DAN IZIN KERJA APOTEKER.

BAB I KETENTUAN UMUM

*22808 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Apoteker adalah Sajana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

2.Pekejaan kefarmasian adalah pembuatan, pengolahan, peracikan,

pengubahan bentuk, penyampuran, penyimpanan dan penyerahan perbekalan

farmasi.

3.Masa bakti adalah masa pengabdian profesi apoteker dalam rangka

menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana

kesehatan.

4.Surat Izin Keja (SIK) adalah izin yang diberikan kepada apoteker

untuk menjalankan pekejaan kefarmasian setelah memenuhi persyaratan.

5. Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II PELAPORAN

Pasal 2

(1)Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara

tertulis kepada Menteri yang berisikan daftar apoteker yang baru lulus

selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikannya

ijazah asli. (2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Menteri atau pejabat yang ditunjuk meminta kepada apoteker yang

bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka penugasan masa

bakti. (3)Apoteker lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib

melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan selambat-lambatnya 6

(enam) bulan sesudah tiba di Indonesia. (4)Ketentuan mengenai

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh

Menteri.

Pasal 3

(1)Apoteker yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Surat Penugasan. (2)SuratPenugasan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan kewenangan kepada

apoteker untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dalam rangka

pelaksanaan masa bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan

permintaan izin kerja.

BAB III MASA BAKTI

Pasal 4

(1)Apoteker wajib menjalankan masa bakti sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun, yang penetapannya dilakukan

oleh Menteri. (2)Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan di sarana kesehatan milik Pemerintah, di Perguruan Tinggi

sebagai staf pengajar dan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik

Indonesia

. (3)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan Menteri untuk daerah

*22809 dan sarana kesehatan tertentu. (4)Ketentuan mengenai masa bakti

di Perguruan Tinggi sebagai staf pengajar diatur oleh Menteri setelah

mendengarkan pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan

di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesiadiatur oleh

Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dan

Panghma Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Apoteker yang telah selesai menjalankan masa bakti dapat mengikuti

pendidikan lanjutan. (2)Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat

administrasi mengikuti pendidikan lanjutan sebagaimana dimaksud dalatn

ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV IZIN KERJA

Pasal 6

(1)Apoteker yang bekerja pada sarana kesehatan milik swasta wajib

memimiliki Surat Izin Kerja. (2)Untuk memperoleh Surat Izin Keda

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),apoteker mengajukan permohonan

kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (3)Surat Izin Kerja

diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi

persyaratan : a.memiliki Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3; b.memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan

pekerjaan kefarmasian; c.memiliki Surat Keputusan Penempatan yang

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan atau Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar

Angkatan Bersenjata Repubhk Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa

bakti.

Pasal 7

Permohonan Izin Kerja ditolak apabila:

a.Apoteker sedang menjalani pidana penjara;

b.Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(3).

Pasal 8

Tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur oleh Menteri.

Pasal 9

Apoteker yang telah memilih Surat Izin Kerja dan bekerja di sarana

kesehatan milik swasta wajib melaporkan diri kepada Menteri atau

pejabat yang ditunjuk.

*22810 Pasal 10

(1)Surat Izin Kerja berlaku selama memenuhi persyaratan yaitu:

a.dilaksanakan di satu wilayah Daerah Tingkat I sebagaimana ditentukan

dalam Surat Izin Kerja. b.Apoteker yang bersangkutan tidak cacat

jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk menjalankan

pekerjaan kefarmasian. c.tidak sedang menjalankan pidana penjara atau

hukuman administratif berupa pencabutan Surat Izin Kerja. (2)Surat

Izin Kerja yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditnaksud dalam

ayat (1) dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri atau pejabat yang

ditunjuk.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap apoteker dalam menjalankan tugas

profesinya dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan organisasi

profesi yang terkait. (2)Apoteker selama menjalankan tugas profesinya

wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

Apoteker dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan profesi

Apoteker.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Apoteker yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dikenakan pidana kurungan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja

Sarjana.

Pasal 14

(1)Tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana, apoteker yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya

melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 11 ayat

(2)dan Pasal 12 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. (2) Hukuman

administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa

pencabutan Surat Izin Kerja untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu)

tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan pencabutan

lebih dari 1 (satu) tahun. (3)Hukuman administratif sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang

ditunjuk.

*22811 BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang

Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan Pekerjaan

Dokter/Dokter Gigi/Apoteker sejauh yang menyangkut pengaturan tentang

apoteker dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah ini dan/atau belum diganti dengan peraturan yang

baru berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. (2)SuratIzin

kerja Sementara dan Surat Izin Kerja yang telah diberikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan masih tetap

berlaku dan merupakan dasar pengajuan memperoleh Surat Izin Kerja baru

berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor

36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Menjalankan

Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1990.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1990 PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1990 MENTERI/SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN

1990 TENTANG MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER *22812

I.UMUM

Upaya di bidang farmasi merupakan bagian integral dari pembangunan

kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan derajad kesehatan rakyat

secara optimal. Upaya ini meliputi penyediaan, penyimpanan, peredaran

dan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan serta pengendalian,

pengawasan dan pembinaan upaya di bidang obat, termasuk di dalamnya

narkotika, psikotropika, minuman keras, alat dan perbekalan farmasi

lainnya. Sejalan dengan upaya tersebut kegiatan pengendalian dan

pengawasan perlu ditingkatkan agar disamping adanya kemudahan untuk

mendapatkan obat, masyarakat juga terlindung dari penyalahgunaan dan

penggunaan obat- obatan secara salah. Dalam hubungan ini apoteker

merupakan tenaga yang potensial untuk mengemban tugas pemerataan

pelayanan farmasi maupun turut serta dalam pengendalian dan pengawasan

obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya. Oleh karena itu penyebaran

apoteker secara merata di tanah air perlu dilaksanakan. Penyebaran

apoteker hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara merata akibat

adanya berbagai hambatan. Pendekatan terhadap permasalahan ini hanya

dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pendayagunaan apoteker dengan

cara mewajibkan setiap apoteker yang baru lulus untuk mengikuti masa

bakti. Pelaksanaan masa bakti dilakukan pada sarana kesehatan milik

Pemerintah atau di Perguruan Tinggi sebagai staf pengajar atau di

lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesiasampai jangka waktu

tertentu. Dalam rangka pendayagunaan ini, terhadap apoteker yang telah

melengkapi persyaratan pelaporan, diterbitkan Surat Penugasan yang

memberikan kewenangan kepada apoteker yang bersangkutan untuk

menjalankan pekerjaan kefarmasian dan merupakan pemberian tanggung

jawab dalam upaya pengendalian dan pengawasan perbekalan farmasi. Bagi

apoteker yang selama masa: bakti atau telah selesai menjalankan masa

bakti, akan bekerja di sarana kesehatan swasta dapat diberikan Surat

Izin Kerja apabila untuk itu telah dipenuhi syarat-syarat yang

ditentukan. Erat kaitannya dengan pendayagunaan tenaga apoteker ini

adalah segi pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan profesinya,

terutama untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat

yang ditunjuk dengan mengikutsertakan organisasi profesi yang terkait.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964

yang antara lain mengatur Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin

Menjalankan Pekerjaan Apoteker, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

pembangunan kesehatan, maka dipandang perlu untuk mengaturnya kembali

dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan diaturnya Apoteker dalam

Peraturan Pemerintah ini dan Dokter/Dokter Gigi dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988, maka Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah dan Pemberian Izin Menjalankan

Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker dinyatakan tidak berlaku lagi.

II.PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Laporan ini

sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah apoteker yang dihasilkan

oleh lembaga pendidikan setiap *22813 periode tertentu, dalam rangka

perencanaan pendayagunaan dan penyebaran apoteker di wilayah Republik

Indonesia

dalam pelaksanaan wajib masa bakti. Pembatasan jangka waktu

1 (satu) bulan, dimaksudkan agar jumlah lulusan apoteker dapat segera

diketahui bagi keperluan penyusunan rencana tersebut di atas. Dalam

laporan tersebut dicantumkan antara lain nama, jenis kelamin, alamat

lengkap, status, bulan dan tahun lulus apoteker. Pencantuman data

tersebut dimaksudkan untuk memudahkan menghubungi apoteker yang

bersangkutan untuk diketahui. Yang dimaksud dengan perguruan tinggi

dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Lembaga Pendidikan Tinggi,

apapun namanya, yang menyelenggarakan pendidikan apoteker. Ayat (2)

Kelengkapan persyaratan yang dimaksud misalnya ijazah, surat

keterangan sehat dari dokter yang berwenang, dan lain-lain yang

diperlukan bagi penugasan tersebut. Ayat (3) Penentuan kewajiban untuk

melaporkan diri, dimaksudkan untuk memberikan pengarahan dari Menteri

Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penyesuaian ilmu pengetahuan yang diperoleh dari luar negeri

dan penerapannya dalam pekerjaan kefarmasian di Indonesia. Setelah

dinyatakan selesai melakukan penyesuaian tersebut yang bersangkutan

wajib melengkapi persyaratan dalam rangka masa bakti dalam batas waktu

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksudkan pemberian kewenangan

adalah pemberian kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Dengan Surat Penugasan ini sekaligus berarti pemberian pengakuan dan

kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kesehatan

milik Pemerintah, atau di Perguruan Tinggi sebagai pengajar, atau di

lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Disamping itu,

Surat Penugasan tersebut juga merupakan dasar untuk mengajukan

permintaan Surat Izin Kepada bagi Apoteker yang bersangkutan. Pasal 4

Ayat (1) Penetapan lamanya kewajiban menjalankan masa bakti

sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam ayat ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja

Sarjana yang prinsipnya menyatakan bahwa sarjana wajib bekerja pada

Pemerintah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah

sekurang-kurangnya-selama 3 (tiga) tahun. Ayat (2) Cukup jelas Ayat

(3) Pengecualian ini terutama menyangkut lamanya pelaksanaan masa

bakti sebagaimana diatur dalam ayat (1). Bagi daerah atau sarana

kesehatan tertentu, seperti daerah atau tempat yang berdasar

pertimbangan lain seperti misalnya sarana, rawan dari segi keamanan,

lamanya masa bakti *22814 dapat lebih dipersingkat. Penentuan seperti

itu dan lamanya masa bakti, ditetapkan oleh Menteri. Ayat (4) Cukup

jelas

Pasal 5 Ayat (1) Pendidikan lanjutan bertujuan untuk meningkatkan ilmu

pengetahuan dan karier apoteker serta bertujuan pula untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat. Ayat (2) Yang

dimaksudkan dengan syarat-syarat administrasi disini antara lain bukti

telah menyelesaikan masa bakti, dan permohonan mengikuti pendidikan

lanjutan dari yang bersangkutan. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3) Persyaratan-persyaratan dalam ayat ini merupakan

syarat yang harus dipenuhi apoteker untuk memperoleh Surat Izin Kerja.

Memiliki kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam huruf

b harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang

telah memiliki Surat Izin Praktek atau dokter pada sarana kesehatan.

Pasal 7 Huruf a Termasuk dalam pengertian pidana penjara adalah pidana

penjara bersyarat. Huruf b Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9

Kewajiban apoteker untuk melapor semata-mata dimaksudkan untuk

mengetahui jumlah tenaga apoteker yang bekerja di sarana kesehatan

milik swasta dan penyebaran tenaga apoteker di seluruh wilayah tanah

air dalam rangka pembinaan profesi. Pasal 10 Ayat (1) Prinsipnya,

Surat Izin Kerja hanya diberikan 1 (satu) kali dan berlaku selamanya

untuk daerah tertentu, kecuali bila yang bersangkutan sudah tidak

memenuhi persyaratan, misalnya pindah kerja dari wilayah yang

diizinkan, usia lanjut, cacat fisik atau mental yang tidak

memungkinkan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian atau dikenakan

pidana penjara atau hukuman administratif berupa pencabutan Surat Ijin

Kerja. Termasuk dalam pengertian pidana penjara adalah pidana penjara

bersyarat. Pernyataan tidak berlakunya Surat Izin Kerja diberikan

dengan surat keputusan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

berdasarkan penelitian terhadap syarat-syarat itu sendiri. SuratIzin

Kerja tersebut dinyatakan berlaku kembali apabila hal-hal yang

menyebabkan tidak berlakunya Surat Ijin Kerja tidak ada lagi.

Pernyataan berlakunya kembali Surat Izin Kerja oleh Menteri atau

Pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri

*22815 atau Pejabat yang ditunjuk pula. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11

Ayat (1) Pembinaan terhadap apoteker diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan dan disiplin apoteker. Adapun pengawasan dimaksudkan agar

apoteker tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan

pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap apoteker dalam

melaksanakan tugasnya, peranan organisasi profesi seperti Ikatan

Sarjana Farmasi Indonesia sangat penting. Oleh karena itu organisasi

profesi tersebut perlu diikutsertakan dalam pembinaan dan pengawasan

apoteker. Ayat (2) Apoteker dalam menjalankan profesinya diwajibkan

menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan

lainnya termasuk ketentuan-ketentuan dari Pemerintah. Pasal 12 Profesi

apoteker adalah keahlian yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung

jawab apoteker sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sumpah

apoteker. Pasal 13 Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana adalah pidana kurungan

selama- lamanya 9 (sembilan) bulan. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat

(2) Dalam rangka pembinaan, sebelum sanksi administratif dijatuhkan

terhadap apoteker yang melakukan pelanggaran, wajib didengar lebih

dalam pertimbangan dari Majelis Pertimbangan yang dibentuk oleh

Menteri. Pencabutan Surat Izin Kerja selama 1